NAMA : DIO
REZKY VITAMA
KELAS : 2EA26
NPM :
12213590
KEMELUT DI GOLKAR ( TINJAUAN DARI SISI HUKUM )
Kisruh Golkar: Antara Manuver dan Pragmatisme Politik Akbar Tanjung
Siapa yang tidak kenal dengan sesosok Akbar
Tanjung, politisi kawakan yang telah malang melintang di jagat perpolitikan
nasional dari jaman orde baru hingga orde reformasi ini. Politisi kawakan yang
memulai karier politiknya sejak menjabat sebagai ketum PBHMI hingga Ketum
Golkar ini diakui kepiawaiannya berpolitik dalam kancah nasional. keberadaannya
pun disegani baik oleh kawan dan lawan politiknya.
Sepak terjang Akbar Tanjung dari waktu kewaktu
memang telah menorehkan banyak cerita, kepiawaian dalam memainkan drama politik
di golkar maupun level nasional menjadikan dirinya disegani oleh kader-kader
Golkar, bahkan tidak sedikit yang berkiblat kepada nya untuk urusan politik dan
menyematkan dirinya sebagai maha guru politik.
Kisruh dalam tubuh partai golkar saat ini pun tidak
terlepas dari racikan politiknya. Susah mendefinisikan percaturan akbar tanjung
ini sebagai manuver atau kah pragmatisme politik belaka. Buktinya, ketika
golkar menjelang pemilu 2014 lalu, golkar getol menyerang ketua umumnya untuk
digulingkan, karena dianggap tidak mampu memenuhi target capaian politik partai
Golkar, namun kejadian sebaliknya terjadi ketika munas dibali, justru
menyandingkan Akbar Tanjung dengan ARB sebagai duet Ketua Dewan Penasehat dan
Ketum. Inilah yang saya sebut sebagai pragmatisme seorang Akbar Tanjung, yang
kental dengan naluri politik dalam setiap keputusan yang dia ambil.
Entah apa yang ada dalam benak Akbar Tanjung untuk
mendukung ARB menjadi ketum, ambisi politik semata atau memang ada hutang
piutang politik yang menjadikan Akbar Tanjung ini tidak mampu untuk bergeser
secara berhadap-hadapan dengan ARB. Secara logika politik, saya pada awalnya
berfikir, sebagai seorang politikus kawakan yang telah mendedikasikan hidupnya
bagi partai golkar, seharusnya Akbar tidak memberikan dukungannya kepada ARB,
kenapa? Karena partai golkar dibawah kepemimpinan ARB tidaklah begitu memuaskan
bahkan cenderung mengecewakan. Target pencapaian suara partai golkar menurun
dibanding pemilu sebelumnya, dan Partai Golkar pun tidak mampu mengusung
kadernya untuk menjadi salah satu kandidat Presiden pada pemilu presiden yang
lalu.
Perpecahan di tubuh partai pohon beringin ini, saya
menduga adalah bagian dari scenario seorang akbar tanjung. Bagi seorang ARB
yang nyatanya tidak mampu memberikan sumbangan untuk mendongkrak elektabilitas
partai sejatinya telah surut oleh dukungan konstituennya di tingkat DPD I dan
II, namun secara mengejutkan ketika Munas Versi ARB di Bali peserta yang hadir
diluar perkiraan. Saya meyakini ini bagian dari andil besar Akbar Tanjung yang
memang keberadaannya masih banyak di ikuti oleh kader-kader dibawahnya. Bahkan
ketika proses awal perpecahan pada partai Golkar jelang Munas, Akbar Tanjung juga
telah mengagas adanya islah antara kubu ARB dan Agung Laksono, namun ketika
situasi pada saat itu tidak memungkinkan untuk terjadinya islah, justru kubu
Agung Laksono laksana tidak memiliki power sama sekali untuk mengimbangi kubu
ARB, laksana ayam kehilangan induknya. Sekali lagi itu bukti bahwa peran Akbar
Tanjung sangatlah besar dalam menentukan arah politik partai golkar.
Peran yang diambil oleh Akbar Tanjung ketika
mendukung munas Bali sejatinya juga bagian dari cara Akbar untuk menunjukkan
tajinya, dan akhirnya hal itu pun terbukti, bahwa tanpa “bang” Akbar tidak bisa
berbuat apa-apa. Posisi strategis yang dimiliki oleh Akbar Tanjung ini
seharusnya mampu diposisikan sebagai seorang yang akan mengagas sebuah
rekonsiliasi ditengah perpecahan. Akbar Jangan diposisikan sebagai kubu yang
berlawanan, karena seorang politisi kawakan seperti beliau ini memiliki posisi
istimewa dalam membawa partai golkar untuk menjadi semakin dewasa dan mapan.
Keberadaan akbar Tanjung sebagai seorang tokoh
nasional yang piawai dalam memainkan bidak caturnya dalam semua level
organisasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Akbar harus diposisikan layaknya
seorang guru bangsa dalam bidang politik yang dalam setiap pengambilan
keputusannya selalu berbicara sebagai seorang guru bangsa, bukan sebagai
praktisi politik semata.
Bang Akbar yang kita kenal sebagai seorang politik
kawakan lewat dedikasi dirinya dalam memajukan dan mewarnai perpolitikan
nasional, semoga tidak berhenti kepada kepentingan ambisi politik dan nafsu
kekuasaan semata. Tapi jauh dari itu, beliau harus menjadi guru bagi banyak
orang seperti Gus Dur serta tokoh-tokoh lainnya yang menjadi harum namanya.
Lewat dedikasi dalam memajukan perpolitikan nasional hingga pencapaiannya saat
ini, semoga menjadikan beliau lebih legowo untuk mengambil posisi sebagai
seorang negarawan bagi siapa saja tidak terbatas kalangan internal golkar saja,
dan mudah-mudahan Bang Akbar menjadi milik kita semua.
Kisruh Golkar: Menakar Hasil Akhir Perundingan
Kisruh dualisme kepemimpinan Partai Golkar (PG)
hingga hari ini masih pada tahapan negosiasi untuk mencari solusi bersama. Kubu
Abu Rizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono (AL) masing-masing mengutus juru
rundingnya untuk mencari titik tengah kemufakatan Islah. Bukan PG jika tidak
demikian, Partai yang tengah malang melintang dalam perpolitikan nasional ini
memang dihuni oleh para senior yang namanya cukup diperhitungkan, sehingga
tidak mudah bagi masing-masing elit untuk mengendorkan uratnya demi sebuah
kemufakatan bersama. Selalu saja ada kepentingan dalam setiap bait perundingan
politik, itu mungkin yang pantas disematkan. Dengan demikian, perundingan yang
dihadiri oleh kedua belah kubu ini diwarnai berbagai manuver yang mengejutkan,
dan terasa sulitnya untuk mencapai kata mufakat.
Pasca munas masing-masing kubu yang digelar di Bali
dan Jakarta ini, memang semakin membuat PG semakin pelik. Tarik menarik
kepentingan hadir secara dramatis dalam pergolakannya. Masing-masing kubu
nampaknya tidak pula kendur semangatnya dalam bermanuver untuk mengklaim hasil
munasnya lah yang paling absah. Keberadaan Menkumham dari pihak pemerintah
sebagai lembaga yang nantinya akan mengabsahkan hasil munas pun ikut
diseret-seret, hingga menkumham pun akhirnya bersikap, bahwa polemik PG
dikembalikan ke Internal. Dengan demikian pertarungan kini berada pada lini
internal untuk sesegera mungkin menyelesaikan persoalan perpecahan ini.
PG yang memiliki skill politik tingkat tinggi
memang dipercaya akan mampu menyelesaikan polemik dualisme kepemimpinannya. Itu
terbukti dengan dibentuknya juru runding yang akan menjadi jembatan kedua belah
kubu untuk saling menurunkan ego nya untuk sesegera mungkin mencari kemufakatan
demi masa depan PG.
Jalan Tengah Munas Bersama
Menakar kekuatan masing-masing kubu dalam dinamika
untuk memuluskan kepentingannya, nampaknnya akan terjadi tarik menarik yang
sama kuatnya. Butir kesepakatan yang masih menjadi ganjalan bagi masing-masing
kubu adalah keberadaan Golkar di KMP. Pihak AL yang sedari awal berkepentingan
untuk berada dalam pemerintahan Jokowi, nampaknya menemui jalan buntu dalam
perundingan ini. Kubu ARB yang memang saat ini menjadi motor KMP dengan segala
kepentingan bargaining politiknya, memang susah untuk keluar begitu saja dari
KMP, karena disitulah PG memiliki nilai tawar tinggi dihadapan pemerintah.
Kubu AL yang sejatinya memang dibelakangnya berdiri
JK sedari awal mendorong PG untuk sesegera mungkin merapatkan diri kepada kubu
Jokowi. Hal inilah yang menjadi katub sebab perpecahan di tubuh PG sejatinya.
Menurut berbagai kalangan praktisi dan pengamat politik memprediksi hasil akhir
dari pertarungan antar kedua kubu ini adalah akan diadakan munas bersama. Munas
bersama ini akan menjadi penting bagi PG untuk proses rekonsiliasi internal,
pada akhirnya keputusan akan diserahkan secara utuh dalam arena munas tanpa ada
tarik menarik dukungan seperti yang selama ini terjadi.
Munas bersama ini sejatinya adalah langkah terbaik
untuk mencapai kesepakatan bersama dan mengakhiri perpecahan PG. PG yang lihai
dalam permainan politiknya, nampaknya akan mengambil posisi strategis untuk
kepentingan partai secara nasional. JIka Munas bersama ini tidak tercapai akan
mustahil bagi PG untuk sesegera mungkin melakukan pembenahan dan evaluasi
pencapaian dan target partai kedepan.
Manuver yang terjadi dilapangan disela-sela
perundingan memang santer akan tercapai situasi munas bersama, bisa jadi tim
perunding sendiri akan melakukan deal-deal tersendiri untuk bisa
terselenggaranya munas bersama ini, jika kedua kubu berkeras untuk menolak
hasil kompromi. Bahkan manuver yang terjadi saat perundingan, memungkinkan
munas bersama tersebut akan meninggalkan kubu ARB dan AL, itu artinya munas
bersama tersebut akan membawa nuansa baru dan meninggalkan jejak-jejak
pertarungan kedua kubu.
Partai Golkar Bisa Mengikuti Jejak Untuk Menjadi Penyeimbang dan
Non Blok
Skema yang dimainkan oleh Partai Demokrat (PD)
untuk mengambil posisi non blok dalam pertarungan KIH dan KMP sejatinya sangat
strategis. Letak posisi strategis itu diambil dalam upayanya membangun
negosiasi dan tarik menarik kepentingan kedua belah kubu. Komposisi KMP dan KIH
yang tidak akan mapan tanpa adanya PD sejatinya membawa keuntungan tersendiri
bagi PD untuk meraup keuntungan politiknya. Posisi berada di tengah-tengah dari
pertarungan kedua belah kubu nyatanya membawa hasil positif bagi PD ketika
memainkan peranan sebagai penentu voting RUU Pilkada dan Perpu Pilkada. PD yang
memiliki posisi strategis ini membuat KMP dan KIH seakan tak berdaya dalam
mendulang kepentingannya.
Langkah politik yang diambil oleh PD ini ternyata
juga santer terdengar dalam geliat perundingan dalam tubuh PG. posisi sebagai
penyeimbang di prediksi akan dilakukan oleh PG setelah terganjal kesepakatan
akan merapat ke KIH atau tetap di KMP. Posisi netral ini akan jelas
menguntungkan bagi PG, karena kuatnya tarik menarik KIH dan KMP. Para elit
golkar sadar betul posisi penyeimbang ini akan ditempuh, karena selama ini
memang bukan spesialis menjadi oposisi, juga gengsi kuatnya pengaruh PG dalam
KMP. Tentunya posisi penyeimbang akan membawa banyak keuntungan bagi PG
dibanding berkeras dibawah bendera KMP yang jelas-jelas memang berbenturan
dengan KIH.
Praktek politik pecah pangung yang dihadirkan oleh
PG memang selalu saja mendulang keuntungan pragmatisme politik. Hal ini memang
model permainan khas PG untuk selalu pragmatis dalam berpolitik. Pragmatisme
politik yang ditempuh PG ini yang selama ini memposisikan PG selalu menjadi
partai yang kuat baik ditingkat pusat maupun daerah.
Dengan demikian, aroma manis dari pertarungan pecah
pangung ini sudah sedikit-sedikit mulai terasa. Partai secara internal akan
semakin solid, dan bargaining politik dalam kekuasaan akan tetap mampu
memainkan peranan dan ujung-ujungnya untuk 5 tahun kedepan, PG masih bisa
menatap masa depan dengan penuh optimisme.
Babak Baru Kemelut Partai Golkar
Rasanya tak ada henti-hentinya
gonjang-ganjing politik ditubuh partai Golkar. Pada awalnya saya mempercayai
bahwa perpecahan ini adalah hanya upaya setting pangung politik saja untuk
bargaining position partai saja dengan pemerintah, seperti drama politik dua
kaki yang selama ini di praktekkan oleh Golkar .Namun ternyata dugaan saya
keliru seratus persen, ternyata golkar ternyata telah mengalami pergeseran
budaya partai dan kepentingan partai. Pada awalnya mereka hanya mempercayai
bahwa tidak ada hal yang lebih penting selain partai golkar itu sendiri,
dibanding tentang siapa yang memegang kekuasaan di dalam Golkar. Paradigma itu
telah bergeser kepada kepentingan kekuasaan saja, dan telah susah untuk di
konsolidasikan antara kepentingan penguasa satu dengan penguasa lainnya di
tubuh partai Golkar, dan kini golkar telah turun derajat seperti partai-partai
lainnya yang pengurusnya sibuk mengurusi perutnya sendiri-sendiri dibanding
kebesaran nama partai golkar sebagai rumah besar.
Pertarungan kubu Abu Rizal Bakrie (Ical) dan Agung
Laksono ini nampaknya belum juga menemui jalannya, dan justru semakin meruncing
kepada perpecahan. Pasca sidang Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin oleh
senior golkar Prof Muladi, ditambah lagi dengan adanya surat keputusan dari
Menkum-Ham belum juga mampu menghentikan pertarungan kedua belah kubu, dan
justru membuat kubu Ical semakin meradang, dan membuat upaya benturan politik
semakin meluas.
Pasca munculnya surat keputusan dari Menkum Ham
kubu Ical tidak berdiam diri, dengan sigap dan gerak cepat mengumpulkan DPD I
dan II yang diklaim oleh pihaknya dihadiri sekitar 400 orang yang bertajuk
rapat konsultasi nasional. Pada situasi yang lain juga pertarungan antara kedua
kubu semakin panas, sebagaimana wawancara langsung di salah satu stasiun tv
kubu Ical yang diwakili oleh Ali Muchtar Ngabalin dan KubuAgung yang diwakili
oleh Yoris Raweyai. Dalam wawancara tersebut mereka saling tuding bahwa munas
mereka lah yang paling sah, dan munas lainnya “abal-abal”, dan kemudian dari
wawancara itu berbuntut panjang sampai terjadi pemukulan oleh orang yang tidak
dikenal kepada Ali Muchtar Ngabalin saat menghadiri gelar pertemuan di hotel
Sahid.
Konsolidasi yang digelar oleh kubu Ical menyepakati
bahwa pihak Ical akan mengajukan gugatan ke pengadilan Jakarta Barat tentang
keabsahan dualisme kepengurusan ini. Pada situasi yang lain, pihak koalisi KMP
yang diwakili oleh Akbar Tanjung dan Amien Rais pun turun gunung untuk
menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah (menkum Ham) diberbagai media.
Mereka menandaskan bahwa pemerintah sesegera mungkin menghentikan intervensinya
kepada Partai Politik yang tengah berkemelut (Golkar dan PPP), dan memberikan
kekeluasaan kepada Partai Politik untuk menyelesaikan kemelutnya. Selain
langkah upaya hukum yang ditempuh, mereka juga menempuh jalur politik dengan
mengelindingkan isu akan mengajukan hak angket via komisi III untuk menyelidiki
keputusan menkum Ham mengenai pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung
Laksono.
Jika kubu Ical sibuk untuk melakukan counter atas
keputusan yang disampaikan oleh MenkumHam, maka hal berkebalikan dilakukan oleh
kubu Agung Laksono. Karena merasa telah mendapatkan pengakuan secara yuridis
atas kepengurusannya di Golkar dari MenkumHam, mereka langsung mengelar
berbagai pertemuan, baik untuk melakukan konsolidasi maupun safari politik
untuk mendapatkan legitimasi dari pihak eksternal. Langkah Agung Laksono
konsolidasi dilakukan untuk kembali menata ulang dan melakukan restrukturisasi
organisasi baik di level DPD I dan DPD II, hingga tidak segan-segan melakukan
pengantian kepengurusan yang dianggap tidak berpihak dengan kepengurusan Agung
Laksono. Untuk membangun legitimasi publik atas keabsahan kepengurusannya,
pihak agung laksono langsung melakukan safari politik ke Nasdem sekaligus
menegaskan bahwa Golkar akan segera merapat ke KIH.
Apa yang akan
terjadi di kemudian hari JIka Terus Konflik?
Konflik politik yang tidak kunjung selesai ini
sejatinya telah menggerus banyak tenaga, baik di internal partai Golkar maupun
masyarakat. Rasanya susah sekali untuk move on dan segera fokus untuk membangun
bangsa. Bukan tidak mungkin akan terjadi perpecahan dalam tubuh Golkar jika
terjadi secara berlarut-larut dan bisa saja Golkar akan tertinggal momentum
penting Pilkada langsung. Keberadaan Golkar di daerah yang masih kuat dan
perpecahan yang terjadi di tingkat kepengurusan DPP akan mengobrak-abrik
soliditas partai di level daerah. Sudah barang tentu jika hal ini terjadi maka
Golkar akan tidak dapat apa-apa dalam level pertarungan di Daerah.
Pada level Nasional pun saya kira akan terjadi hal
yang sama, perpecahan kepengurusan ini akan berdampak pada soliditas fraksi
golkar di senayan, dengan demikian Golkar akan kembali gigit jari karena tidak
akan mendapatkan apa-apa dari pertarungan ini. Justru yang akan di untungkan
adalah partai-partai seperti hal nya Demokrat, Nasdem, Gerindra, dan
lain-lainnya. Selain itu, dari upaya memperoleh kemenangan dari pertarungan ini
akan membuat konsentrasi dan fokus partai Golkar dalam capaian target partai
dalam berbagai pemilu baik Pilkada maupun nasional akan terjadi penurunan
secara drastis, hal ini dikarenakan energi mereka telah habis terkuras dalam pertarungan
internal, juga akan kesulitan untuk mengkonsolidasi perpecahan di daerah.
Dengan demikian dapat diyakini bahwa perolehan suara partai golkar akan anjlok
sebagaimana nasib yang dialami partai Demokrat pada pemilu yang lalu, dan akan
ditinggalkan oleh konstituennya pada saat mendatang.
Sebagai partai yang besar dan telah kenyang bermain
dalam pangung politik, seharusnya mereka sesegera mungkin bisa keluar dari
kemelut ini. Berlarut-larutnya konflik ini tidak akan membawa keuntungan bagi
partai, namun hanya memuaskan hasrat politik sebagian orang saja dalam upayanya
membangun dan mempertahankan kekuasaan. Capain partai golkar yang pasca
reformasi hingga kini tetap dinobatkan sebagai partai terbesar diantara PDIP
dan lainnya, seharusnya disadari sebagai sebuah kepercayaan masyarakat yang
harus tetap dijaga dengan baik. Bukan justru berkonflik untuk berebut kekuasaan
didalam, yang justru akan membawa dampak kerugian bagi partai sendiri.
No comments:
Post a Comment