SANKSI FIFA TERHADAP ( TINJAUAN DARI SISI HAK PEMAIN DAN PENONTON SEPAK BOLA )

NAMA    : DIO REZKY VITAMA

KELAS   : 2EA26

NPM        : 12213590

SANKSI FIFA TERHADAP ( TINJAUAN DARI SISI HAK PEMAIN DAN PENONTON SEPAK BOLA ) 

DENGAN alasan force majeur, PSSI menghentikan seluruh kompetisi sepak bola di Indonesia karena menganggap tidak didukung pemerintah. Menpora, pascapembekuan PSSI, selalu menyatakan kompetisi harus dilanjutkan dalam waktu secepat mungkin, dengan tetap mengakomodasi seluruh klub ISL dan tetap melibatkan PT Liga Indonesia sebagai operator kompetisi. Apa kepentingan di balik penghentian kompetisi ini?

Secara de facto, keputusan PSSI tentu tidak berlaku karena organisasinya sudah dibekukan pemerintah. Agar tidak kehilangan muka, tentu ada pengurus PSSI di jajaran executive committee (Exco) mengambil langkah penyelamatan organisasi. Itu dilakukan, mulai melayangkan gugatan terhadap Kemenpora ke PTUN hingga penghentian kompetisi.

Jika memahami langkah tersebut, rasanya apa yang dilakukan PSSI kontraproduktif dengan keinginan memajukan sepak bola Indonesia. PSSI juga tak menghargai kerja keras klub yang telah melewati serangkaian verifikasi ISL hingga mematikan sumber ekonomi semua yang terlibat dalam sepak bola, seperti pemain, pelatih, pemasukan tiket, hak siar, juru parkir di stadion, dan kegembiraan suporter.

Sejauh ini yang dapat dipahami dari langkah-langkah PSSI ialah ketiadaan iktikad baik membenahi sisi profesionalitas sepak bola sekaligus ego para pengurusnya. Itu ditunjukkan dengan penolakan atas rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang tidak merekomendasi dua klub yang berkategori bermasalah secara legalitas.

Secara faktual, tidak diakuinya PSSI oleh Menpora memberikan konsekuensi pro dan kontra. Untungnya, yang pro dan kontra sama-sama memandang sepak bola adalah faktor penting yang dapat mempersatukan publik, meski pihak pro dan kontra memiliki cara pandang berbeda menilai langkah Menpora.

Pihak kontra memandang Menpora telah jauh melampaui kewenangannya. Menurut mereka, pemerintah tidak berhak membekukan PSSI karena selama ini PSSI mencari uang sendiri dan tidak dibiayai APBN.Selain itu, PSSI dipandang berada langsung di bawah FIFA. Itu pula yang membuat pemberitaan di media massa menyebutkan PSSI tidak membutuhkan pemerintah, sebagaimana acap diungkap para petinggi PSSI.

Sebaliknya pihak pro melihat langkah pemerintah adalah terobosan berani yang positif dalam rangka membangun tata kelola sepak bola secara baik, sehat, fair, dan profesional. Sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidak menunjukkan prestasi, terutama di kancah internasional. Sudah terlalu lama pula pemerintah tidak dianggap keberadaannya oleh PSSI.

Dosa PSSI

Bukti-bukti konkret yang melandasi ketiadaan pengakuan itu ialah absennya profesionalitas dalam pengelolaan kompetisi sepak bola. BOPI sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah sesuai UU No 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) menemukan sejumlah data faktual yang mendukung hal tersebut.

Misalnya, ketiadaan aspek legalitas dua klub (Persebaya dan Arema Cronus) yang tidak direkomendasi kompetisi, lima klub direkomendasi dengan catatan khusus penyelesaian kewajiban pajak, tunggakan gaji pemain, dll, hingga separuh kompetisi, tidak transparannya nilai kontrak komersial terkait hak siar dan sponsor utama kompetisi, lemahnya pembagian hak komersial yang diterima klub peserta kompetisi, hingga tiadanya kejelasan kapan dan bagaimana hak klub dibayarkan sesuai jadwal yang ditentukan.

Selain itu, pemicu utama tidak diakuinya PSSI oleh pemerintah ialah tidak diindahkannya peringatan tertulis hingga tiga kali peringatan agar menaati rekomendasi BOPI. Seandainya PSSI dan PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi Indonesia Super League (ISL) menaati rekomendasi BOPI, sangat mungkin tidak akan terjadi pembekuan. Namun, akibat arogansi yang berlebihan, pemerintah tidak mungkin tinggal diam.Apalagi, desakan sejumlah elemen masyarakat agar pemerintah segera bersikap tegas terus-menerus digencarkan, sekurang-kurangnya dalam 7 tahun terakhir ini.

Babak baru tata kelola sepak bola nasional sedang berjalan. Pemerintah sedang memastikan kompetisi berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Jika memang tidak ada niat untuk mengorbankan kompetisi, klub, dan pemain sepak bola, langkah-langkah pemerintah memperkuat tata kelola kompetisi sepak bola Indonesia ini harus didukung bersama. Apalagi, pemerintah cukup komunikatif menjumpai asosiasi pemain dan beberapa kapten tim yang memahami langkah tegas pemerintah sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan PSSI, PT Liga, dan klub agar menghormati hak-hak pemain sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Sudah terlalu lama tata kelola sepak bola dimonopoli oleh federasi sepak bola, dari FIFA di tingkat dunia hingga PSSI di tingkat nasional. Tata kelola sepak bola bersifat tertutup karena statuta FIFA menghendaki demikian. Sepak bola hanya boleh diurusi oleh lembaga-lembaga yang ada di bawah FIFA, dalam hal ini federasi, yaitu PSSI. Sangat sulit bagi pihak luar, termasuk pemerintah turut campur.

Pemerintah mana pun akan menghadapi kesulitan jika berhadapan dengan statuta tersebut. Pemerintah negara mana pun pasti tidak ingin tunduk oleh statuta jika sudah menyangkut aspek-aspek yang terkait tata kelola pemerintah. Tidak mungkin ada negara yang diam saja jika ada pemain asing yang seenaknya keluarmasuk tanpa izin tinggal dan izin kerja. Tidak mungkin ada negara yang tidak berbuat apa-apa jika ada pelanggaran soal pajak. Intinya, pemerintah mana pun pasti ingin peraturan dan perundangan ditegakkan, termasuk dalam hal sepak bola.

Langkah strategis

PSSI saat ini telah mengajukan langkah hukum. Pemerintah sudah di PTUN-kan oleh PSSI. Ketok palu hakim PTUN-lah yang saat ini sedang ditunggu bersama. Semua pihak harus menghormati apa pun putusannya. Apa pun keputusannya, PSSI dan PT Liga harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memenuhi hak-hak klub. Jangan sampai hadiah juara, hadiah pemain terbaik, hadiah top scorer, dan hak klub yang lain ditunggak tanpa kejelasan.

Agar prinsip-prinsip perbaikan tata kelola sepak bola dan kompetisi itu bisa dipraktikkan, pemerintah perlu memilih orang-orang yang tepat dalam tim transisi yang sedang dibentuk saat ini. Sebab, merekalah yang akan memberikan supervisi terhadap pelaksanaan kompetisi ISL dan Divisi Utama.

Ke depan, agar keruwetan pengelolaan kompetisi tidak berulang dari tahun ke tahun, standar profesionalitas yang selama ini telah dijadikan landasan BOPI memverifikasi klubklub peserta kompetisi serta mengatur organisasi dan operatornya, perlu diperkuat lagi.

Ketentuan tegas seperti regulasi pindah status dari klub amatir ke profesional, kewajiban penyelenggara kompetisi kepada negara, validasi terhadap pelaku olahraga profesional, ketentuan pembagian hak komersial, hingga aturan sanksi terhadap segala jenis pelanggaran di atas, perlu dibuat dan diatur rigid.

Forum reguler antara pemerintah dan pelaku olahraga profesional serta operator kompetisi juga tidak dapat diabaikan. Komunikasi intensif demikian perlu dilakukan agar semua pihak dapat bersinergi dan satu frekuensi dalam menata sepak bola.

Tujuannya tidak lain agar PSSI ke depan tidak mudah diseret muatan politis, pragmatis, dan hegemoni kelompok tertentu yang selama ini dinilai hal lumrah.

Kita tidak boleh kehilangan keyakinan dan optimisme bahwa sepak bola masih dapat dibina, ditata, dan direncanakan secara baik. Semua hanya soal iktikad baik, dan tidak lengah menyiapkan langkah strategis yang melibatkan semua pihak

TINJAUAN DARI SISI PENONTON SEPAK BOLA 

jika aksi tidak digubris oleh PSSI dan Kemenpora, bobotoh akan mengerahkan massa yang lebih banyak. 

Sepakbola Magz -- Suporter klub sepakbola mulai beraksi akibat sanksi FIFA terhadap PSSI terkait pembekuan PSSI oleh Menpora. Ribuan bobotoh Persib Bandung menginspirasi jutaan suporter sepakbola Indonesia dengan menggelar aksi demonstrasi.

Dilansir Liptan6,  fans Persib Bandung memadati Jalan Ahmad Yani, Jalan Supratman, dan Jalan Dipenogoro Kota Bandung, Kamis (4/6/2015), dalam aksi longmarch dari Stadion Persib menuju Gedung DPRD Jabar di kawasan Gasibu untuk melakukan orasi.

Massa memrotes kisruh sepak bola Indonesia yang berujung pada sanksi FIFA. Para Bobotoh berharap ada solusi dari polemik yang melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dengan PSSI.

Ribuan bobotoh tiba di depan Gedung DPRD Jabar sekitar pukul 11.00 WIB dan melakukan orasi sebagai bentuk kecaman kepada PSSI serta Kemenpora.

Puluhan spanduk berisi kekecewaan pendukung sepakbola kepada para penguasa ikut dibentangkan dalam aksi itu.

Para Bobotoh menilai, para pemangku kepentingan itu tidak menghiraukan kepentingan masyarakat banyak sehingga akhirnya berdampak pada sanksi FIFA untuk sepak bola Indonesia.

Salah satu pentolan Viking Persib Club (VPC), Yana Umar, dalam orasinya menjelaskan, aksi demonstrasi ini sebagai kepedulian suporter kepada nasib sepakbola Indonesia.

"Kita bobotoh melakukan aksi ini sebagai bentuk kepedulian kepada nasib sepakbola Indonesia," katanya.

Bila nantinya aksi ini tidak digubris oleh PSSI dan Kemenpora, ujar Yana, maka bobotoh akan mengerahkan massa yang lebih banyak. "Ini baru sebagian. Kalau tidak digubris kita akan lakukan aksi dengan lebih banyak massa," jelasnya.

Tujuh Tuntutan

Dalam aksinya bobotoh Persib Bandung menyampaikan 7 tuntutan sebagai berikut:

1. Kami, Bobotoh Persib Bandung, tidak ingin bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat menjadi sebuah NEGARA TANPA SEPAK BOLA di dalamnya.

2. Kami, Bobotoh Persib Bandung, menuntut agar pemerintah menyadari, bahwa sepak bola adalah hiburan rakyat banyak yang harus segera diselamatkan.

3. Kami, Bobotoh Persib Bandung, menuntut agar persepakbolaan di Indonesia terbebas dari intervensi politik dari pihak manapun.

4. Kami, Bobotoh Persib Bandung, menuntut itikad baik dari semua pihak dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia untuk sama-sama berpikir jernih agar memiliki visi dan misi yang sejalan dan sepaham.

5. Kami, Bobotoh Persib Bandung, menuntut Menteri Pemuda dan olahraga Republik Indonesia segera mencabut pembekuan PSSI, agar sepak bola Indonesia bisa kembali berkiprah dipercaturan sepak bola Internasional.

6. Kami, Bobotoh Persib Bandung, menuntut agar PSSI segera mereformasi diri agar top organisasi sepak bola Nasional ini bersih dari intrik-intrik pengurus yang korup dan berkepentingan politik di dalamnya.

7. Kami, Bobotoh Persib Bandung, menuntut agar kompetisi persepakbolaan tanah air yang diakui top organisasi sepak bola dunia segera bergulir sesuai aturan

 TINJAUAN DARI SISI HAK PEMAIN

Tim Maung Bandung dibubarkan tekait pembekuan PSSI dan sanksi FIFA. Manajemen Persib tidak sanggup keluarkan dana 1 miliar per bulan karena tidak ada pertandingan.

Sepakbola Magz -- Skuad Persib Bandung akan dibubarkan akhir Juni 2015. Menurut Manajer Persib, Umuh Muchtar, kontrak tim pelatih, pemain, dan staf akan diputus pada akhir bulan ini. Setelah itu, pemain akan berstatus bebas.

"Kemungkinan (Persib bertahan) sampai akhir bulan ini. Enggak tahu lah istilahnya mau diistirahatkan atau apa," kata Umuh di Sumedang, Sabtu (6/5/2015).

Dilansir Okezone, Umuh mengaku berat jika harus memertahankan tim Maung Bandung karena manajemen Persib harus mengeluarkan uang sekitrar Rp1 miliar per bulan untuk gaji.

"Bertahan juga sudah tidak mungkin. Tidak mungkin harus mengeluarkan gaji Rp1 miliar sebulan, 'kan berat juga. Berat kalau seperti ini. Tidak ada yang sanggup," jelasnya.

Karena diputus kontrak pada akhir bulan ini, anggota tim Juara ISL 2014 itu mendapat kompensasi khusus berupa enam bulan gaji. 

Umuh juga akan menggelar pertemuan dengan para petinggi PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) untuk membahas kelanjutan nasib klub.

Jika kompetisi kembali bergulir, Umuh tidak menjamin keutuhan seluruh pemain Persib karena para pemain bebas untuk kembali bergabung atau tidak.

"Mudah-mudahan saja masih mau bergabung dengan Persib. Seandainya mereka mau ke tempat lain, saya tidak bisa menjamin karena itu hak mereka," tandasnya.

Pelatih Persib Djadjang 'Djanur' Nurdjaman mengaku pasrah soal rencana pembubaran tim asuhannya pada akhir Juni 2015. 

Menurut Djanur, kondisi itu sulit dicegah mengingat ketidakjelasan sepakbola nasional setelah PSSI dibekukan Menpora dan Indonesia dijatuhi sanksi FIFA.

"Saya sebagai orang yang bertugas di lapangan hierarkinya saya ada di bawah manajemen. Kalau manajer sudah bicara seperti itu, ya kita ikuti," kata Djanur.

Persipura Juga Bubar

Sebelumnya, runner-up ISL 2014 Persipura Jayapura dibubarkan Jumat 5 Juni 2015. Menurut Ketua Umum Persipura, Benhur Tommy Mano, alasan dibubarkan Tim Mutiara Hitam ialah lantaran pembekuan yang dilakukan oleh Kemenpora kepada PSSI dan dijatuhkannya sanksi FIFA kepada Indonesia pada akhir Mei lalu.

"Hari ini, jam ini, dan detik ini, tim Persipura Jayapura dibubarkan," kata Benhur Tommy Mano didampingi Sekum Rocky Bebena dan Manejer Rudi Maswi saat jumpa pers di salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua

Mengenai nasib pemain, Manajer Pesipura Rudy Maswi menyatakan akan segera mengambil langkah pemutusan kontrak. Namun, hari dan tanggalnya sesuai dengan kabar dari para sponsor.

http://budisansblog.blogspot.com/2015/05/sepak-bola-minus-pssi.html

http://www.sepakbolamagz.com/2015/06/suporter-bola-mulai-beraksi-ribuan.html

http://www.sepakbolamagz.com/2015/06/persib-bandung-dibubarkan-akhir-juni.html