Heboh beras plastik ( tinjauan dari perlindungan hak asasi rakyat )

NAMA    : DIO REZKY VITAMA

KELAS   : 2EA26

NPM        : 12213590

Heboh beras plastik ( tinjauan dari perlindungan hak asasi rakyat )

Sekjend Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia  menyatakan, persoalan beras plastik jangan sampai membuat pelapor trauma, apalagi sampai merasa menerima intimidasi dari aparat.

Bila hal ini terjadi, orang akan cenderung abai dan tidak mau melapor apabila melihat sebuah kejahatan. Hal itu disampaikan oleh Rozaq Asyhari, Sekjend PAHAM Indonesia menanggapi keresahan yang dialami oleh Dewi Septiani.

“Apa yang dilakukan oleh Ibu Dewi adalah tindakan konsumen yang baik, itu adalah upaya preventif untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya buruk bahan makanan yang diduga dari platik. Oleh karenanya, langkah waspada yang demikian harus di contoh oleh anggota masyarakat lainnya,” terang pegiat sosial ini dalam rilisnya.

Lebih lanjut, Rozaq Asyhari menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Dewi Septiani adalah early warning, yang seharunya merupakan kewajiban aparat terkait untuk menindaklanjuti.

“Kalau disuruh membuktikan apakah ada kandungan plastik atau tidak tentunya Bu Dewi tidak memiliki kemampuan ataupun kapasitas. Maka seharusnya, aparat penegak hukumlah yang memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Tinggal ditindaklanjuti saja laporannya, kemudian di cek di laboratorium, yang punya fasilitas demikian kan aparat Negara, bukan perorangan seperti Bu Dewi,” papar pangacara publik di PAHAM Indonesia tersebut.

Rozaq Asyhari juga menyayangkan adanya dugaan intimidasi yang dialami oleh Ibu Dewi, karena seharusnya hal itu tidak boleh terjadi.

“Apabila ada intimidasi dari oknum aparat, itu sangat disayangkan. Karena yang dilakukan Ibu Dewi sudah sesuai dengan ketentuan pasal 165 KUHP. Dimana ada kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan kepada polisi, jika mengetahui terjadinya suatu tindak kejahatan, walaupun dalam Pasal 165 KUHP tersebut hanya disebutkan beberapa pasal tindak kejahatan. Namun secara umum, hal ini merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan,” terang kandidat doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Lebih lanjut Rozaq Asyhari mendorong agar Kapolri memberikan penghargaan kepada Bu Dewi dan memberikan sanksi kepada oknum yang diduga mengintimidasi.

“Saya rasa layak Pak Badrodin Haiti memberikan penghargaan kepada Bu Dewi, karena sebagai warga negara yang baik telah memberikan laporan sebagai bentuk kewaspadaan sesuai dengan ketentuan pasal 165 KUHP. Hal ini untuk merangsang agar masyarakat peduli dengan persoalan hukum yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, apabila memang terbukti ada oknum aparat yang melakukan intimidasi selayaknya pula Kapolri berikan teguran atau sanksi,” tukasnya.

Awal mula ditemukannya beras plastik yaitu Salah satu warga Bekasi, Dewi Septian, curiga atas beras yang dibelinya. Beras yang dimasaknya sebagai bubur tidak matang seperti biasa, melainkan sebagian masih berbentuk bulir beras.

Lalu dia memposting foto temuannya itu di sosial media, Instragram, Senin pada 19 Mei. Dia menyandingkan beras asli dan beras yang menurutnya adalah beras plastik. Selain itu dia juga memajang hasil masakannya yang berasal dari beras asli dan yang diduga palsu.

Dewi yang merupakan penjual bubur ayam dan nasi uduk itu membeli beras di dekat rumahnya pada Rabu, 13 Mei.Dia mengaku, telah mengirimkan email ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) guna memastikan temuannya tersebut. Namun email itu, hingga kini belum direspons.

Kemudian, pada Selasa siang Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bekasi, Jawa Barat dan pihak Mapolsek Bantargebang, Bekasi, menelusuri pasar tempat Dewi membeli beras. Kapolresta Bekasi Kota, Komisaris Besar Rudi Setiawan meminta agar masyarakat tidak resah dan menanti hasil uji laboratorium untuk memastikan beras tersebut asli atau palsu.

Selasa sore, Toko S, tempat di mana Dewi biasa membeli beras pun telah ditutup sementara selama penyidikan berlangsung. Ditreskrimsus Polda Jabar mengendus kabar beras plastik (sintesis) dipasok dari Kabupaten Karawang. Tim khusus Polda Jabar saat ini memfokuskan penyelidikan ke sejumlah distributor beras di wilayah itu.

Direktur reskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Denny Wirdhan mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kepolisian di Kabupaten Karawang, terkait penyelidikan itu. Namun sejauh ini petugas belum menemukan tempat pemasok dan produksi beras sintetis tersebut di Karawang.

Walau belum ditemukan, Direskrimsus masih terus melakukan pendalaman terkait informasi tempat atau rumah produksi pembuatan beras sintetis itu. Terkait temuan beras sintetis di Pasar Tanah Merah, Mutiara Gading, Mustikajaya, Kota Bekasi, pada selasa (19/5) lalu, Polda Jabar melakukan antisipasi.

Kapolda Jabar Irjen Pol M Iriawan memastikan, jajarannya akan mengungkap kasus berassistetis. Polda Jabar menurunkan tim khusus untuk melakukan penyelidikan sebagai tindakan represif terhadap para pedagang yang menjual berassintetis.

Markas Besar Kepolisian akan membawa hasil uji kelayakan beras plastik dari Puslabfor Polri, Badan Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) dan Sucofindo ke Laboratorium UI dan Laboraturium IPB.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menyambut baik Langkah yang dilakukan Polri untuk menguji kembali sampel beras plastik ke Laboratorium Universitas Indonesia dan Laboraturium Institut Pertanian Bogor.

Seperti diketahui sebelumnya, sampel beras telah diuji oleh Sucofindo. Hasilnya, beras positif mengandung bahan pembuat pipa, kabel, dan lantai.

Namun, berbeda dengan hasil uji oleh Puslabfor Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Polri dan BPOM tidak menemukan kandungan berbahaya dalam sampel beras.

Sebab itu, Khudori mendukung langkah yang akan dilakukan Polri untuk menguji kembali sampel beras tersebut ke laboratorium UI dan IPB.

Lebih lanjut, Khudori juga mengakui jika langkah yang diambil Polri untuk menguji ulang sampel beras yang diduga mengandung plastik itu, setidaknya akan membuat masyarakat tidak lagi bingung.

Tak dapat dipungkiri, hasil berbeda antara Sucofindo, Polri dan BPOM beberapa waktu lalu semakin membuat masyarakat resah.

Meski menyambut baik rencana pengujian ulang tersebut, apa pun hasilnya nanti, Khudori meminta pemerintah harus segera bergerak agar kejadian seperti ini tidak lagi berulang.

Peredaran beras plastik yang diduga berasal dari Tiongkok itu perlu dihentikan, jangan sampai meluas, apalagi menimbulkan korban.

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang diumumkan PT Sucofindo melalui berbagai media massa, diketahui bahwa beras plastik yang ditemukan di pasar wilayah Bekasi mengandung bahan kimia berbahaya, yang biasa digunakan untuk membuat bahan plastik.

Dalam beras palsu tersebut ada senyawa plasticizer penyusun plastik, antara lain Benzyl butyl phthalate (BBP), Bis(2-ethylhexyl) phthalate atau DEHP, dan diisononyl phthalate (DIN). Senyawa plasticizer itu biasa untuk melenturkan kabel atau pipa plastik. Beras palsu yang mengandung senyawa itu tidak dapat dicerna oleh lambung dan jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat menyebabkan kanker.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyayangkan beredarnya beras plastik di masyarakat. Ia mengatakan bahwa sebenarnya beras impor sintetis asal Tiongkok tersebut beredar tidak melalui jalur resmi karena sejak Januari 2015 lalu pemerintah sudah menyetop peredaran beras impor.

Mantan Sekjen PDIP ini mempertanyakan kinerja Bulog. Menurutnya saat ini produksi beras di Indonesia sedang melimpah, namun masyarakat justru kedapatan beras sintetis. Menurutnya, agar tidak ada korban lagi BIN bersama Polri harus sigap melakukan pengecekan di tiap-tiap pasar

Perum Bulog menegaskan, maraknya isu keberadaan beras plastik atau beras sintetis di sejumlah wilayah Indonesia tidak memengaruhi keberadaan stok beras di gudangnya.

Direktur Perum Bulog, Lenny Sugihat, mengatakan, keberadaan beras plastik memang sudah meresahkan masyarakat. Akan tetapi, dia menjamin, beras yang berada di gudang Perum Bulog steril dari beras plastik.

“Kami terus melakukan pemantauan dan pengecekan informasi terkait isu beras plastik. Hasilnya itu tidak benar,” ujar Lenny di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 26 Mei 2015

Bahkan, menurut Lenny, terkait ada kabar beras plastik juga sudah ada yang dicampur dengan beras miskin (raskin) yang disalurkan Bulog ke beberapa daerah pedesaan, dia dengan tegas membantahnya. Lenny menjelaskan, dalam menyalurkan beras raskin ke tiap-tiap daerah, dipastikan beras-beras yang dimiliki Bulog adalah murni hasil beras dalam negeri.

Dia memastikan, beras Bulog terbebas dari beras plastik, itu berdasarkan hasil pengecekan beras yang ada di gudang Bulog, dan ketika ada beras yang masuk ke gudang.

“Jadi beras kami, harus selalu melewati beberapa pengawasan keamanan yang sangat ketat. Kami sudah instruksikan seluruh jajaran Bulog untuk mengamankan gudang Bulog dan melakukan tindakan proaktif jika ada isu di masyarakat,” kata Lenny.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Firman Subagyo menyampaikan, bahwa pihaknya sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah untuk segera mengusut tuntas mafia beras. Namun, menurut anggota Komisi IV DPR RI itu, tidak ada tindakan nyata yang diambil pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari peredaran beras palsu dan juga produk pangan lainnya yang berkualitas buruk.

Pembentukan lembaga pangan adalah amanat Undang Undang dengan ketentuan jelas bahwa lembaga pangan itu bukan untuk mencari keuntungan, harus menjadi lembaga yang benar-benar memberikan jaminan pangan kepada masyarakat, termasuk jaminan kualitas dan produk yang terbaik bagi masyarakat.

Firman mengingatkan, bahwa pangan merupakan amanat konstitusi di mana pemerintah harus segera melaksanakan amanat itu, terutama sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012.

Bagaimana pun, lanjut dia, persoalan beras plastik harus segera diusut sampai tuntas, dengan mengerahkan aparat penegak hukum untuk mengusutnya sampai tuntas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menginstruksikan gubernur, bupati dan walikota di seluruh Indonesia melacak peredaran beras plastik yang telah meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. polisian.

Terutama terkait dengan kegiatan penyelundupan dan peredaran beras plastik yang merugikan kesehatan masyarakat.

Menurut Tjahjo, peredaran beras plastik sudah termasuk katagori perbuatan makar kepada negara. Ini karena sama saja merusak masyarakat dengan mengonsumsi beras plastik yang berbahaya. Niatnya tidak sekadar cari untung semata pasti ada agenda terselubung menghancurkan bangsa dan menjatuhkan pemerintah sah yang melindungi masyarakat.

Dalam Surat Edarannya, Mendagri juga memerintahkan kepala daerah berkoordinasi dengan Bulog setempat. Serta proaktif membeli hasil panen dari petani.

Gubernur Jabar Ahmad Her yawan geram atas beredarnya beras plastik (sintetis) di Jawa Barat. Bahkan Gubernur meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus per edaran beras plastik itu. Menurut Aher, beras palsu merupakan kejahatan pangan yang sangat membahayakan kesehatan masyarakat sehingga pemasoknya harus dihukum berat.

Untuk menghentikan peredaran barang yang tidak layak dikonsumsi itu, wakil rakyat, pemerintah daerah, dan Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) di Provinsi Sumatera Selatan langsung bereaksi melakukan berbagai langkah pencegahan dan perlindungan kepada masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi Sumsel Budiarto Marsul meminta instansi berwenang pemerintah daerah setempat bersama aparat kepolisian melakukan tindakan pencegahan beredarnya beras plastik di wilayah ini.

Tindakan pencegahan, seperti melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar dan gudang milik agen beras serta menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam jaringan peredaran barang yang merugikan konsumen itu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Mukti Sulaiman menyatakan bahwa pihaknya segera menurunkan tim untuk menyelidiki apakah beras plastik sudah masuk pasar di daerah ini atau belum, kemudian melakukan berbagai langkah pencegahan.

Tim yang beranggotakan dari petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memantau dan menyelidiki peredaran beras yang ada di pasar-pasar tradisional dan gudang beras milik pedagang.

Jika tim menemukan beras plastik di pasar dan gudang milik pedagang, kata dia, akan dilakukan tindakan pengamanan agar tidak beredar dan dikonsumsi masyarakat serta pedagangnya akan diproses sesuai dengan hukum dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2015/05/29/70669/kapolri-harusnya-beri-penghargaan-pelapor-beras-plastik.html

https://nindaalfionita10.wordpress.com/2015/06/05/heboh-beras-plastik-tinjauan-dari-sisi-hak-asasi-rakyat/#respond

SANKSI FIFA TERHADAP ( TINJAUAN DARI SISI HAK PEMAIN DAN PENONTON SEPAK BOLA )

NAMA    : DIO REZKY VITAMA

KELAS   : 2EA26

NPM        : 12213590

SANKSI FIFA TERHADAP ( TINJAUAN DARI SISI HAK PEMAIN DAN PENONTON SEPAK BOLA ) 

DENGAN alasan force majeur, PSSI menghentikan seluruh kompetisi sepak bola di Indonesia karena menganggap tidak didukung pemerintah. Menpora, pascapembekuan PSSI, selalu menyatakan kompetisi harus dilanjutkan dalam waktu secepat mungkin, dengan tetap mengakomodasi seluruh klub ISL dan tetap melibatkan PT Liga Indonesia sebagai operator kompetisi. Apa kepentingan di balik penghentian kompetisi ini?

Secara de facto, keputusan PSSI tentu tidak berlaku karena organisasinya sudah dibekukan pemerintah. Agar tidak kehilangan muka, tentu ada pengurus PSSI di jajaran executive committee (Exco) mengambil langkah penyelamatan organisasi. Itu dilakukan, mulai melayangkan gugatan terhadap Kemenpora ke PTUN hingga penghentian kompetisi.

Jika memahami langkah tersebut, rasanya apa yang dilakukan PSSI kontraproduktif dengan keinginan memajukan sepak bola Indonesia. PSSI juga tak menghargai kerja keras klub yang telah melewati serangkaian verifikasi ISL hingga mematikan sumber ekonomi semua yang terlibat dalam sepak bola, seperti pemain, pelatih, pemasukan tiket, hak siar, juru parkir di stadion, dan kegembiraan suporter.

Sejauh ini yang dapat dipahami dari langkah-langkah PSSI ialah ketiadaan iktikad baik membenahi sisi profesionalitas sepak bola sekaligus ego para pengurusnya. Itu ditunjukkan dengan penolakan atas rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang tidak merekomendasi dua klub yang berkategori bermasalah secara legalitas.

Secara faktual, tidak diakuinya PSSI oleh Menpora memberikan konsekuensi pro dan kontra. Untungnya, yang pro dan kontra sama-sama memandang sepak bola adalah faktor penting yang dapat mempersatukan publik, meski pihak pro dan kontra memiliki cara pandang berbeda menilai langkah Menpora.

Pihak kontra memandang Menpora telah jauh melampaui kewenangannya. Menurut mereka, pemerintah tidak berhak membekukan PSSI karena selama ini PSSI mencari uang sendiri dan tidak dibiayai APBN.Selain itu, PSSI dipandang berada langsung di bawah FIFA. Itu pula yang membuat pemberitaan di media massa menyebutkan PSSI tidak membutuhkan pemerintah, sebagaimana acap diungkap para petinggi PSSI.

Sebaliknya pihak pro melihat langkah pemerintah adalah terobosan berani yang positif dalam rangka membangun tata kelola sepak bola secara baik, sehat, fair, dan profesional. Sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidak menunjukkan prestasi, terutama di kancah internasional. Sudah terlalu lama pula pemerintah tidak dianggap keberadaannya oleh PSSI.

Dosa PSSI

Bukti-bukti konkret yang melandasi ketiadaan pengakuan itu ialah absennya profesionalitas dalam pengelolaan kompetisi sepak bola. BOPI sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah sesuai UU No 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) menemukan sejumlah data faktual yang mendukung hal tersebut.

Misalnya, ketiadaan aspek legalitas dua klub (Persebaya dan Arema Cronus) yang tidak direkomendasi kompetisi, lima klub direkomendasi dengan catatan khusus penyelesaian kewajiban pajak, tunggakan gaji pemain, dll, hingga separuh kompetisi, tidak transparannya nilai kontrak komersial terkait hak siar dan sponsor utama kompetisi, lemahnya pembagian hak komersial yang diterima klub peserta kompetisi, hingga tiadanya kejelasan kapan dan bagaimana hak klub dibayarkan sesuai jadwal yang ditentukan.

Selain itu, pemicu utama tidak diakuinya PSSI oleh pemerintah ialah tidak diindahkannya peringatan tertulis hingga tiga kali peringatan agar menaati rekomendasi BOPI. Seandainya PSSI dan PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi Indonesia Super League (ISL) menaati rekomendasi BOPI, sangat mungkin tidak akan terjadi pembekuan. Namun, akibat arogansi yang berlebihan, pemerintah tidak mungkin tinggal diam.Apalagi, desakan sejumlah elemen masyarakat agar pemerintah segera bersikap tegas terus-menerus digencarkan, sekurang-kurangnya dalam 7 tahun terakhir ini.

Babak baru tata kelola sepak bola nasional sedang berjalan. Pemerintah sedang memastikan kompetisi berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Jika memang tidak ada niat untuk mengorbankan kompetisi, klub, dan pemain sepak bola, langkah-langkah pemerintah memperkuat tata kelola kompetisi sepak bola Indonesia ini harus didukung bersama. Apalagi, pemerintah cukup komunikatif menjumpai asosiasi pemain dan beberapa kapten tim yang memahami langkah tegas pemerintah sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan PSSI, PT Liga, dan klub agar menghormati hak-hak pemain sebagaimana tercantum dalam kontrak.

Sudah terlalu lama tata kelola sepak bola dimonopoli oleh federasi sepak bola, dari FIFA di tingkat dunia hingga PSSI di tingkat nasional. Tata kelola sepak bola bersifat tertutup karena statuta FIFA menghendaki demikian. Sepak bola hanya boleh diurusi oleh lembaga-lembaga yang ada di bawah FIFA, dalam hal ini federasi, yaitu PSSI. Sangat sulit bagi pihak luar, termasuk pemerintah turut campur.

Pemerintah mana pun akan menghadapi kesulitan jika berhadapan dengan statuta tersebut. Pemerintah negara mana pun pasti tidak ingin tunduk oleh statuta jika sudah menyangkut aspek-aspek yang terkait tata kelola pemerintah. Tidak mungkin ada negara yang diam saja jika ada pemain asing yang seenaknya keluarmasuk tanpa izin tinggal dan izin kerja. Tidak mungkin ada negara yang tidak berbuat apa-apa jika ada pelanggaran soal pajak. Intinya, pemerintah mana pun pasti ingin peraturan dan perundangan ditegakkan, termasuk dalam hal sepak bola.

Langkah strategis

PSSI saat ini telah mengajukan langkah hukum. Pemerintah sudah di PTUN-kan oleh PSSI. Ketok palu hakim PTUN-lah yang saat ini sedang ditunggu bersama. Semua pihak harus menghormati apa pun putusannya. Apa pun keputusannya, PSSI dan PT Liga harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk memenuhi hak-hak klub. Jangan sampai hadiah juara, hadiah pemain terbaik, hadiah top scorer, dan hak klub yang lain ditunggak tanpa kejelasan.

Agar prinsip-prinsip perbaikan tata kelola sepak bola dan kompetisi itu bisa dipraktikkan, pemerintah perlu memilih orang-orang yang tepat dalam tim transisi yang sedang dibentuk saat ini. Sebab, merekalah yang akan memberikan supervisi terhadap pelaksanaan kompetisi ISL dan Divisi Utama.

Ke depan, agar keruwetan pengelolaan kompetisi tidak berulang dari tahun ke tahun, standar profesionalitas yang selama ini telah dijadikan landasan BOPI memverifikasi klubklub peserta kompetisi serta mengatur organisasi dan operatornya, perlu diperkuat lagi.

Ketentuan tegas seperti regulasi pindah status dari klub amatir ke profesional, kewajiban penyelenggara kompetisi kepada negara, validasi terhadap pelaku olahraga profesional, ketentuan pembagian hak komersial, hingga aturan sanksi terhadap segala jenis pelanggaran di atas, perlu dibuat dan diatur rigid.

Forum reguler antara pemerintah dan pelaku olahraga profesional serta operator kompetisi juga tidak dapat diabaikan. Komunikasi intensif demikian perlu dilakukan agar semua pihak dapat bersinergi dan satu frekuensi dalam menata sepak bola.

Tujuannya tidak lain agar PSSI ke depan tidak mudah diseret muatan politis, pragmatis, dan hegemoni kelompok tertentu yang selama ini dinilai hal lumrah.

Kita tidak boleh kehilangan keyakinan dan optimisme bahwa sepak bola masih dapat dibina, ditata, dan direncanakan secara baik. Semua hanya soal iktikad baik, dan tidak lengah menyiapkan langkah strategis yang melibatkan semua pihak

TINJAUAN DARI SISI PENONTON SEPAK BOLA 

jika aksi tidak digubris oleh PSSI dan Kemenpora, bobotoh akan mengerahkan massa yang lebih banyak. 

Sepakbola Magz -- Suporter klub sepakbola mulai beraksi akibat sanksi FIFA terhadap PSSI terkait pembekuan PSSI oleh Menpora. Ribuan bobotoh Persib Bandung menginspirasi jutaan suporter sepakbola Indonesia dengan menggelar aksi demonstrasi.

Dilansir Liptan6,  fans Persib Bandung memadati Jalan Ahmad Yani, Jalan Supratman, dan Jalan Dipenogoro Kota Bandung, Kamis (4/6/2015), dalam aksi longmarch dari Stadion Persib menuju Gedung DPRD Jabar di kawasan Gasibu untuk melakukan orasi.

Massa memrotes kisruh sepak bola Indonesia yang berujung pada sanksi FIFA. Para Bobotoh berharap ada solusi dari polemik yang melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dengan PSSI.

Ribuan bobotoh tiba di depan Gedung DPRD Jabar sekitar pukul 11.00 WIB dan melakukan orasi sebagai bentuk kecaman kepada PSSI serta Kemenpora.

Puluhan spanduk berisi kekecewaan pendukung sepakbola kepada para penguasa ikut dibentangkan dalam aksi itu.

Para Bobotoh menilai, para pemangku kepentingan itu tidak menghiraukan kepentingan masyarakat banyak sehingga akhirnya berdampak pada sanksi FIFA untuk sepak bola Indonesia.

Salah satu pentolan Viking Persib Club (VPC), Yana Umar, dalam orasinya menjelaskan, aksi demonstrasi ini sebagai kepedulian suporter kepada nasib sepakbola Indonesia.

"Kita bobotoh melakukan aksi ini sebagai bentuk kepedulian kepada nasib sepakbola Indonesia," katanya.

Bila nantinya aksi ini tidak digubris oleh PSSI dan Kemenpora, ujar Yana, maka bobotoh akan mengerahkan massa yang lebih banyak. "Ini baru sebagian. Kalau tidak digubris kita akan lakukan aksi dengan lebih banyak massa," jelasnya.

Tujuh Tuntutan

Dalam aksinya bobotoh Persib Bandung menyampaikan 7 tuntutan sebagai berikut:

1. Kami, Bobotoh Persib Bandung, tidak ingin bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat menjadi sebuah NEGARA TANPA SEPAK BOLA di dalamnya.

2. Kami, Bobotoh Persib Bandung, menuntut agar pemerintah menyadari, bahwa sepak bola adalah hiburan rakyat banyak yang harus segera diselamatkan.

3. Kami, Bobotoh Persib Bandung, menuntut agar persepakbolaan di Indonesia terbebas dari intervensi politik dari pihak manapun.

4. Kami, Bobotoh Persib Bandung, menuntut itikad baik dari semua pihak dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia untuk sama-sama berpikir jernih agar memiliki visi dan misi yang sejalan dan sepaham.

5. Kami, Bobotoh Persib Bandung, menuntut Menteri Pemuda dan olahraga Republik Indonesia segera mencabut pembekuan PSSI, agar sepak bola Indonesia bisa kembali berkiprah dipercaturan sepak bola Internasional.

6. Kami, Bobotoh Persib Bandung, menuntut agar PSSI segera mereformasi diri agar top organisasi sepak bola Nasional ini bersih dari intrik-intrik pengurus yang korup dan berkepentingan politik di dalamnya.

7. Kami, Bobotoh Persib Bandung, menuntut agar kompetisi persepakbolaan tanah air yang diakui top organisasi sepak bola dunia segera bergulir sesuai aturan

 TINJAUAN DARI SISI HAK PEMAIN

Tim Maung Bandung dibubarkan tekait pembekuan PSSI dan sanksi FIFA. Manajemen Persib tidak sanggup keluarkan dana 1 miliar per bulan karena tidak ada pertandingan.

Sepakbola Magz -- Skuad Persib Bandung akan dibubarkan akhir Juni 2015. Menurut Manajer Persib, Umuh Muchtar, kontrak tim pelatih, pemain, dan staf akan diputus pada akhir bulan ini. Setelah itu, pemain akan berstatus bebas.

"Kemungkinan (Persib bertahan) sampai akhir bulan ini. Enggak tahu lah istilahnya mau diistirahatkan atau apa," kata Umuh di Sumedang, Sabtu (6/5/2015).

Dilansir Okezone, Umuh mengaku berat jika harus memertahankan tim Maung Bandung karena manajemen Persib harus mengeluarkan uang sekitrar Rp1 miliar per bulan untuk gaji.

"Bertahan juga sudah tidak mungkin. Tidak mungkin harus mengeluarkan gaji Rp1 miliar sebulan, 'kan berat juga. Berat kalau seperti ini. Tidak ada yang sanggup," jelasnya.

Karena diputus kontrak pada akhir bulan ini, anggota tim Juara ISL 2014 itu mendapat kompensasi khusus berupa enam bulan gaji. 

Umuh juga akan menggelar pertemuan dengan para petinggi PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) untuk membahas kelanjutan nasib klub.

Jika kompetisi kembali bergulir, Umuh tidak menjamin keutuhan seluruh pemain Persib karena para pemain bebas untuk kembali bergabung atau tidak.

"Mudah-mudahan saja masih mau bergabung dengan Persib. Seandainya mereka mau ke tempat lain, saya tidak bisa menjamin karena itu hak mereka," tandasnya.

Pelatih Persib Djadjang 'Djanur' Nurdjaman mengaku pasrah soal rencana pembubaran tim asuhannya pada akhir Juni 2015. 

Menurut Djanur, kondisi itu sulit dicegah mengingat ketidakjelasan sepakbola nasional setelah PSSI dibekukan Menpora dan Indonesia dijatuhi sanksi FIFA.

"Saya sebagai orang yang bertugas di lapangan hierarkinya saya ada di bawah manajemen. Kalau manajer sudah bicara seperti itu, ya kita ikuti," kata Djanur.

Persipura Juga Bubar

Sebelumnya, runner-up ISL 2014 Persipura Jayapura dibubarkan Jumat 5 Juni 2015. Menurut Ketua Umum Persipura, Benhur Tommy Mano, alasan dibubarkan Tim Mutiara Hitam ialah lantaran pembekuan yang dilakukan oleh Kemenpora kepada PSSI dan dijatuhkannya sanksi FIFA kepada Indonesia pada akhir Mei lalu.

"Hari ini, jam ini, dan detik ini, tim Persipura Jayapura dibubarkan," kata Benhur Tommy Mano didampingi Sekum Rocky Bebena dan Manejer Rudi Maswi saat jumpa pers di salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua

Mengenai nasib pemain, Manajer Pesipura Rudy Maswi menyatakan akan segera mengambil langkah pemutusan kontrak. Namun, hari dan tanggalnya sesuai dengan kabar dari para sponsor.

http://budisansblog.blogspot.com/2015/05/sepak-bola-minus-pssi.html

http://www.sepakbolamagz.com/2015/06/suporter-bola-mulai-beraksi-ribuan.html

http://www.sepakbolamagz.com/2015/06/persib-bandung-dibubarkan-akhir-juni.html

KEMELUT DI GOLKAR ( TINJAUAN DARI SISI HUKUM )

NAMA    : DIO REZKY VITAMA

KELAS   : 2EA26

NPM        : 12213590

KEMELUT DI GOLKAR ( TINJAUAN DARI SISI HUKUM )

Kisruh Golkar: Antara Manuver dan Pragmatisme Politik Akbar Tanjung

Siapa yang tidak kenal dengan sesosok Akbar Tanjung, politisi kawakan yang telah malang melintang di jagat perpolitikan nasional dari jaman orde baru hingga orde reformasi ini. Politisi kawakan yang memulai karier politiknya sejak menjabat sebagai ketum PBHMI hingga Ketum Golkar ini diakui kepiawaiannya berpolitik dalam kancah nasional. keberadaannya pun disegani baik oleh kawan dan lawan politiknya.

Sepak terjang Akbar Tanjung dari waktu kewaktu memang telah menorehkan banyak cerita, kepiawaian dalam memainkan drama politik di golkar maupun level nasional menjadikan dirinya disegani oleh kader-kader Golkar, bahkan tidak sedikit yang berkiblat kepada nya untuk urusan politik dan menyematkan dirinya sebagai maha guru politik.

Kisruh dalam tubuh partai golkar saat ini pun tidak terlepas dari racikan politiknya. Susah mendefinisikan percaturan akbar tanjung ini sebagai manuver atau kah pragmatisme politik belaka. Buktinya, ketika golkar menjelang pemilu 2014 lalu, golkar getol menyerang ketua umumnya untuk digulingkan, karena dianggap tidak mampu memenuhi target capaian politik partai Golkar, namun kejadian sebaliknya terjadi ketika munas dibali, justru menyandingkan Akbar Tanjung dengan ARB sebagai duet Ketua Dewan Penasehat dan Ketum. Inilah yang saya sebut sebagai pragmatisme seorang Akbar Tanjung, yang kental dengan naluri politik dalam setiap keputusan yang dia ambil.

Entah apa yang ada dalam benak Akbar Tanjung untuk mendukung ARB menjadi ketum, ambisi politik semata atau memang ada hutang piutang politik yang menjadikan Akbar Tanjung ini tidak mampu untuk bergeser secara berhadap-hadapan dengan ARB. Secara logika politik, saya pada awalnya berfikir, sebagai seorang politikus kawakan yang telah mendedikasikan hidupnya bagi partai golkar, seharusnya Akbar tidak memberikan dukungannya kepada ARB, kenapa? Karena partai golkar dibawah kepemimpinan ARB tidaklah begitu memuaskan bahkan cenderung mengecewakan. Target pencapaian suara partai golkar menurun dibanding pemilu sebelumnya, dan Partai Golkar pun tidak mampu mengusung kadernya untuk menjadi salah satu kandidat Presiden pada pemilu presiden yang lalu.

Perpecahan di tubuh partai pohon beringin ini, saya menduga adalah bagian dari scenario seorang akbar tanjung. Bagi seorang ARB yang nyatanya tidak mampu memberikan sumbangan untuk mendongkrak elektabilitas partai sejatinya telah surut oleh dukungan konstituennya di tingkat DPD I dan II, namun secara mengejutkan ketika Munas Versi ARB di Bali peserta yang hadir diluar perkiraan. Saya meyakini ini bagian dari andil besar Akbar Tanjung yang memang keberadaannya masih banyak di ikuti oleh kader-kader dibawahnya. Bahkan ketika proses awal perpecahan pada partai Golkar jelang Munas, Akbar Tanjung juga telah mengagas adanya islah antara kubu ARB dan Agung Laksono, namun ketika situasi pada saat itu tidak memungkinkan untuk terjadinya islah, justru kubu Agung Laksono laksana tidak memiliki power sama sekali untuk mengimbangi kubu ARB, laksana ayam kehilangan induknya. Sekali lagi itu bukti bahwa peran Akbar Tanjung sangatlah besar dalam menentukan arah politik partai golkar.

Peran yang diambil oleh Akbar Tanjung ketika mendukung munas Bali sejatinya juga bagian dari cara Akbar untuk menunjukkan tajinya, dan akhirnya hal itu pun terbukti, bahwa tanpa “bang” Akbar tidak bisa berbuat apa-apa. Posisi strategis yang dimiliki oleh Akbar Tanjung ini seharusnya mampu diposisikan sebagai seorang yang akan mengagas sebuah rekonsiliasi ditengah perpecahan. Akbar Jangan diposisikan sebagai kubu yang berlawanan, karena seorang politisi kawakan seperti beliau ini memiliki posisi istimewa dalam membawa partai golkar untuk menjadi semakin dewasa dan mapan.

Keberadaan akbar Tanjung sebagai seorang tokoh nasional yang piawai dalam memainkan bidak caturnya dalam semua level organisasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Akbar harus diposisikan layaknya seorang guru bangsa dalam bidang politik yang dalam setiap pengambilan keputusannya selalu berbicara sebagai seorang guru bangsa, bukan sebagai praktisi politik semata.

Bang Akbar yang kita kenal sebagai seorang politik kawakan lewat dedikasi dirinya dalam memajukan dan mewarnai perpolitikan nasional, semoga tidak berhenti kepada kepentingan ambisi politik dan nafsu kekuasaan semata. Tapi jauh dari itu, beliau harus menjadi guru bagi banyak orang seperti Gus Dur serta tokoh-tokoh lainnya yang menjadi harum namanya. Lewat dedikasi dalam memajukan perpolitikan nasional hingga pencapaiannya saat ini, semoga menjadikan beliau lebih legowo untuk mengambil posisi sebagai seorang negarawan bagi siapa saja tidak terbatas kalangan internal golkar saja, dan mudah-mudahan Bang Akbar menjadi milik kita semua.

Kisruh Golkar: Menakar Hasil Akhir Perundingan

Kisruh dualisme kepemimpinan Partai Golkar (PG) hingga hari ini masih pada tahapan negosiasi untuk mencari solusi bersama. Kubu Abu Rizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono (AL) masing-masing mengutus juru rundingnya untuk mencari titik tengah kemufakatan Islah. Bukan PG jika tidak demikian, Partai yang tengah malang melintang dalam perpolitikan nasional ini memang dihuni oleh para senior yang namanya cukup diperhitungkan, sehingga tidak mudah bagi masing-masing elit untuk mengendorkan uratnya demi sebuah kemufakatan bersama. Selalu saja ada kepentingan dalam setiap bait perundingan politik, itu mungkin yang pantas disematkan. Dengan demikian, perundingan yang dihadiri oleh kedua belah kubu ini diwarnai berbagai manuver yang mengejutkan, dan terasa sulitnya untuk mencapai kata mufakat.

Pasca munas masing-masing kubu yang digelar di Bali dan Jakarta ini, memang semakin membuat PG semakin pelik. Tarik menarik kepentingan hadir secara dramatis dalam pergolakannya. Masing-masing kubu nampaknya tidak pula kendur semangatnya dalam bermanuver untuk mengklaim hasil munasnya lah yang paling absah. Keberadaan Menkumham dari pihak pemerintah sebagai lembaga yang nantinya akan mengabsahkan hasil munas pun ikut diseret-seret, hingga menkumham pun akhirnya bersikap, bahwa polemik PG dikembalikan ke Internal. Dengan demikian pertarungan kini berada pada lini internal untuk sesegera mungkin menyelesaikan persoalan perpecahan ini.

PG yang memiliki skill politik tingkat tinggi memang dipercaya akan mampu menyelesaikan polemik dualisme kepemimpinannya. Itu terbukti dengan dibentuknya juru runding yang akan menjadi jembatan kedua belah kubu untuk saling menurunkan ego nya untuk sesegera mungkin mencari kemufakatan demi masa depan PG.

Jalan Tengah Munas Bersama

Menakar kekuatan masing-masing kubu dalam dinamika untuk memuluskan kepentingannya, nampaknnya akan terjadi tarik menarik yang sama kuatnya. Butir kesepakatan yang masih menjadi ganjalan bagi masing-masing kubu adalah keberadaan Golkar di KMP. Pihak AL yang sedari awal berkepentingan untuk berada dalam pemerintahan Jokowi, nampaknya menemui jalan buntu dalam perundingan ini. Kubu ARB yang memang saat ini menjadi motor KMP dengan segala kepentingan bargaining politiknya, memang susah untuk keluar begitu saja dari KMP, karena disitulah PG memiliki nilai tawar tinggi dihadapan pemerintah.

Kubu AL yang sejatinya memang dibelakangnya berdiri JK sedari awal mendorong PG untuk sesegera mungkin merapatkan diri kepada kubu Jokowi. Hal inilah yang menjadi katub sebab perpecahan di tubuh PG sejatinya. Menurut berbagai kalangan praktisi dan pengamat politik memprediksi hasil akhir dari pertarungan antar kedua kubu ini adalah akan diadakan munas bersama. Munas bersama ini akan menjadi penting bagi PG untuk proses rekonsiliasi internal, pada akhirnya keputusan akan diserahkan secara utuh dalam arena munas tanpa ada tarik menarik dukungan seperti yang selama ini terjadi.

Munas bersama ini sejatinya adalah langkah terbaik untuk mencapai kesepakatan bersama dan mengakhiri perpecahan PG. PG yang lihai dalam permainan politiknya, nampaknya akan mengambil posisi strategis untuk kepentingan partai secara nasional. JIka Munas bersama ini tidak tercapai akan mustahil bagi PG untuk sesegera mungkin melakukan pembenahan dan evaluasi pencapaian dan target partai kedepan.

Manuver yang terjadi dilapangan disela-sela perundingan memang santer akan tercapai situasi munas bersama, bisa jadi tim perunding sendiri akan melakukan deal-deal tersendiri untuk bisa terselenggaranya munas bersama ini, jika kedua kubu berkeras untuk menolak hasil kompromi. Bahkan manuver yang terjadi saat perundingan, memungkinkan munas bersama tersebut akan meninggalkan kubu ARB dan AL, itu artinya munas bersama tersebut akan membawa nuansa baru dan meninggalkan jejak-jejak pertarungan kedua kubu.

Partai Golkar Bisa Mengikuti Jejak Untuk Menjadi Penyeimbang dan Non Blok

Skema yang dimainkan oleh Partai Demokrat (PD) untuk mengambil posisi non blok dalam pertarungan KIH dan KMP sejatinya sangat strategis. Letak posisi strategis itu diambil dalam upayanya membangun negosiasi dan tarik menarik kepentingan kedua belah kubu. Komposisi KMP dan KIH yang tidak akan mapan tanpa adanya PD sejatinya membawa keuntungan tersendiri bagi PD untuk meraup keuntungan politiknya. Posisi berada di tengah-tengah dari pertarungan kedua belah kubu nyatanya membawa hasil positif bagi PD ketika memainkan peranan sebagai penentu voting RUU Pilkada dan Perpu Pilkada. PD yang memiliki posisi strategis ini membuat KMP dan KIH seakan tak berdaya dalam mendulang kepentingannya.

Langkah politik yang diambil oleh PD ini ternyata juga santer terdengar dalam geliat perundingan dalam tubuh PG. posisi sebagai penyeimbang di prediksi akan dilakukan oleh PG setelah terganjal kesepakatan akan merapat ke KIH atau tetap di KMP. Posisi netral ini akan jelas menguntungkan bagi PG, karena kuatnya tarik menarik KIH dan KMP. Para elit golkar sadar betul posisi penyeimbang ini akan ditempuh, karena selama ini memang bukan spesialis menjadi oposisi, juga gengsi kuatnya pengaruh PG dalam KMP. Tentunya posisi penyeimbang akan membawa banyak keuntungan bagi PG dibanding berkeras dibawah bendera KMP yang jelas-jelas memang berbenturan dengan KIH.

Praktek politik pecah pangung yang dihadirkan oleh PG memang selalu saja mendulang keuntungan pragmatisme politik. Hal ini memang model permainan khas PG untuk selalu pragmatis dalam berpolitik. Pragmatisme politik yang ditempuh PG ini yang selama ini memposisikan PG selalu menjadi partai yang kuat baik ditingkat pusat maupun daerah.

Dengan demikian, aroma manis dari pertarungan pecah pangung ini sudah sedikit-sedikit mulai terasa. Partai secara internal akan semakin solid, dan bargaining politik dalam kekuasaan akan tetap mampu memainkan peranan dan ujung-ujungnya untuk 5 tahun kedepan, PG masih bisa menatap masa depan dengan penuh optimisme.

Babak Baru Kemelut Partai Golkar

Rasanya tak ada henti-hentinya gonjang-ganjing politik ditubuh partai Golkar. Pada awalnya saya mempercayai bahwa perpecahan ini adalah hanya upaya setting pangung politik saja untuk bargaining position partai saja dengan pemerintah, seperti drama politik dua kaki yang selama ini di praktekkan oleh Golkar .Namun ternyata dugaan saya keliru seratus persen, ternyata golkar ternyata telah mengalami pergeseran budaya partai dan kepentingan partai. Pada awalnya mereka hanya mempercayai bahwa tidak ada hal yang lebih penting  selain partai golkar itu sendiri, dibanding tentang siapa yang memegang kekuasaan di dalam Golkar. Paradigma itu telah bergeser kepada kepentingan kekuasaan saja, dan telah susah untuk di konsolidasikan antara kepentingan penguasa satu dengan penguasa lainnya di tubuh partai Golkar, dan kini golkar telah turun derajat seperti partai-partai lainnya yang pengurusnya sibuk mengurusi perutnya sendiri-sendiri dibanding kebesaran nama partai golkar sebagai rumah besar.

Pertarungan kubu Abu Rizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono ini nampaknya belum juga menemui jalannya, dan justru semakin meruncing kepada perpecahan. Pasca sidang Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin oleh senior golkar Prof Muladi, ditambah lagi dengan adanya surat keputusan dari Menkum-Ham belum juga mampu menghentikan pertarungan kedua belah kubu, dan justru membuat kubu Ical semakin meradang, dan membuat upaya benturan politik semakin meluas.

Pasca munculnya surat keputusan dari Menkum Ham kubu Ical tidak berdiam diri, dengan sigap dan gerak cepat mengumpulkan DPD I dan II yang diklaim oleh pihaknya dihadiri sekitar 400 orang yang bertajuk rapat konsultasi nasional. Pada situasi yang lain juga pertarungan antara kedua kubu semakin panas, sebagaimana wawancara langsung di salah satu stasiun tv kubu Ical yang diwakili oleh Ali Muchtar Ngabalin dan KubuAgung yang diwakili oleh Yoris Raweyai. Dalam wawancara tersebut mereka saling tuding bahwa munas mereka lah yang paling sah, dan munas lainnya “abal-abal”, dan kemudian dari wawancara itu berbuntut panjang sampai terjadi pemukulan oleh orang yang tidak dikenal kepada Ali Muchtar Ngabalin saat menghadiri gelar pertemuan di hotel Sahid.

Konsolidasi yang digelar oleh kubu Ical menyepakati bahwa pihak Ical akan mengajukan gugatan ke pengadilan Jakarta Barat tentang keabsahan dualisme kepengurusan ini. Pada situasi yang lain, pihak koalisi KMP yang diwakili oleh Akbar Tanjung dan Amien Rais pun turun gunung untuk menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah (menkum Ham) diberbagai media. Mereka menandaskan bahwa pemerintah sesegera mungkin menghentikan intervensinya kepada Partai Politik yang tengah berkemelut (Golkar dan PPP), dan memberikan kekeluasaan kepada Partai Politik untuk menyelesaikan kemelutnya. Selain langkah upaya hukum yang ditempuh, mereka juga menempuh jalur politik dengan mengelindingkan isu akan mengajukan hak angket via komisi III untuk menyelidiki keputusan menkum Ham mengenai pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

Jika kubu Ical sibuk untuk melakukan counter atas keputusan yang disampaikan oleh MenkumHam, maka hal berkebalikan dilakukan oleh kubu Agung Laksono. Karena merasa telah mendapatkan pengakuan secara yuridis atas kepengurusannya di Golkar dari MenkumHam, mereka langsung mengelar berbagai pertemuan, baik untuk melakukan konsolidasi maupun safari politik untuk mendapatkan legitimasi dari pihak eksternal. Langkah Agung Laksono konsolidasi dilakukan untuk kembali menata ulang dan melakukan restrukturisasi organisasi baik di level DPD I dan DPD II, hingga tidak segan-segan melakukan pengantian kepengurusan yang dianggap tidak berpihak dengan kepengurusan Agung Laksono. Untuk membangun legitimasi publik atas keabsahan kepengurusannya, pihak agung laksono langsung melakukan safari politik ke Nasdem sekaligus menegaskan bahwa Golkar akan segera merapat ke KIH.

Apa yang akan terjadi di kemudian hari JIka Terus Konflik?

Konflik politik yang tidak kunjung selesai ini sejatinya telah menggerus banyak tenaga, baik di internal partai Golkar maupun masyarakat. Rasanya susah sekali untuk move on dan segera fokus untuk membangun bangsa. Bukan tidak mungkin akan terjadi perpecahan dalam tubuh Golkar jika terjadi secara berlarut-larut dan bisa saja Golkar akan tertinggal momentum penting Pilkada langsung. Keberadaan Golkar di daerah yang masih kuat dan perpecahan yang terjadi di tingkat kepengurusan DPP akan mengobrak-abrik soliditas partai di level daerah. Sudah barang tentu jika hal ini terjadi maka Golkar akan tidak dapat apa-apa dalam level pertarungan di Daerah.

Pada level Nasional pun saya kira akan terjadi hal yang sama, perpecahan kepengurusan ini akan berdampak pada soliditas fraksi golkar di senayan, dengan demikian Golkar akan kembali gigit jari karena tidak akan mendapatkan apa-apa dari pertarungan ini. Justru yang akan di untungkan adalah partai-partai seperti hal nya Demokrat, Nasdem, Gerindra, dan lain-lainnya. Selain itu, dari upaya memperoleh kemenangan dari pertarungan ini akan membuat konsentrasi dan fokus partai Golkar dalam capaian target partai dalam berbagai pemilu baik Pilkada maupun nasional akan terjadi penurunan secara drastis, hal ini dikarenakan energi mereka telah habis terkuras dalam pertarungan internal, juga akan kesulitan untuk mengkonsolidasi perpecahan di daerah. Dengan demikian dapat diyakini bahwa perolehan suara partai golkar akan anjlok sebagaimana nasib yang dialami partai Demokrat pada pemilu yang lalu, dan akan ditinggalkan oleh konstituennya pada saat mendatang.

Sebagai partai yang besar dan telah kenyang bermain dalam pangung politik, seharusnya mereka sesegera mungkin bisa keluar dari kemelut ini. Berlarut-larutnya konflik ini tidak akan membawa keuntungan bagi partai, namun hanya memuaskan hasrat politik sebagian orang saja dalam upayanya membangun dan mempertahankan kekuasaan. Capain partai golkar yang pasca reformasi hingga kini tetap dinobatkan sebagai partai terbesar diantara PDIP dan lainnya, seharusnya disadari sebagai sebuah kepercayaan masyarakat yang harus tetap dijaga dengan baik. Bukan justru berkonflik untuk berebut kekuasaan didalam, yang justru akan membawa dampak kerugian bagi partai sendiri.

http://www.kompasiana.com/aguslilik/kisruh-golkar-antara-manuver-dan-pragmatisme-politik-akbar-tanjung_54f38efc745513982b6c7bb1

http://www.kompasiana.com/aguslilik/kisruh-golkar-menakar-hasil-akhir-perundingan_54f38cb4745513942b6c7abf

http://www.kompasiana.com/aguslilik/babak-baru-kemelut-partai-golkar_552a10a2f17e612753d623d4